Bangka Tengah, Namang – Praktik ilegal penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis pertalite semakin marak di Kabupaten Bangka Tengah. Kejadian ini melibatkan kolaborasi antara pengerit dan pengusaha yang beralasan menyuplai kebutuhan kapal nelayan. Namun ironisnya, hal ini justru membuat nelayan di kawasan tersebut kerap tidak mendapatkan jatah BBM yang semestinya mereka terima.
Berdasarkan hasil investigasi tim Journal, di sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Desa Namang, terlihat jelas adanya tumpukan jerigen yang berisi BBM pertalite. Lokasi penyimpanan tersebut berada di belakang SPBU, dan jerigen-jerigen itu diketahui milik seorang pengerit yang menggunakan sepeda motor jenis Vixion. Pelaku pengeritan berasal dari Desa Kurau, yang kemudian menjual BBM tersebut ke nelayan dengan harga yang jauh di atas harga subsidi. Kamis siang (19/12/2024).
Menurut keterangan pemilik jerigen yang enggan disebutkan namanya, pengeritan BBM pertalite dilakukan secara rutin di SPBU Namang. Hasil dari pengisian di SPBU tersebut ditampung di belakang lokasi pengisian, kemudian dibawa ke Desa Kurau untuk dijual ke nelayan dengan harga Rp11.000 hingga Rp12.000 per liter. Harga tersebut jauh lebih mahal dibandingkan harga BBM subsidi di SPBU.
“Iya, saya pengerit. Saya tinggal di Desa Kurau. Pertalite ini saya jual ke nelayan di Kurau dengan harga Rp11.000 sampai Rp12.000. Saya ngerit di sini karena di SPBU Kurau sudah dikuasai oleh preman,” ujar seorang ibu yang berprofesi sebagai pengerit pertalite.
Yang lebih memprihatinkan, pihak SPBU Desa Namang tampaknya tidak mengambil tindakan terhadap aktivitas ilegal ini. Dari pengamatan, pelaku pengerit melakukan pengisian BBM secara berulang-ulang menggunakan kendaraan yang sama, hal yang seharusnya dapat terpantau melalui CCTV. Dugaan adanya pembiaran dan kemungkinan kongkalikong antara pihak SPBU dengan pengerit BBM pun semakin kuat.
“Kami heran, kok bisa pihak SPBU diam saja. Padahal jelas terlihat ada kendaraan yang sama mengisi BBM berulang-ulang. Kan ada CCTV, seharusnya pihak SPBU bisa langsung menindak. Ini malah dibiarkan. Mungkin sudah ada kerjasama antara mereka,” ungkap salah satu konsumen BBM pertalite kepada tim Journal.
Kondisi ini berdampak besar pada para nelayan. Banyak dari mereka mengeluhkan tidak kebagian BBM subsidi dari Stasiun Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Kurau, yang seharusnya menjadi tempat utama mereka mendapatkan pasokan BBM. Akibatnya, aktivitas melaut menjadi terganggu, dan biaya operasional mereka meningkat karena harus membeli BBM dari pengerit dengan harga yang lebih mahal.
“Kami sudah sering tidak dapat BBM di SPBN. Kalau begini terus, bagaimana kami bisa melaut?. Harga dari pengerit mahal, sedangkan kami nelayan kecil yang pendapatannya pas-pasan,” keluh seorang nelayan asal Desa Kurau.
Selain itu, keberadaan pengerit juga memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat umum yang merasa bahwa hak mereka sebagai pengguna BBM subsidi telah dirampas. Hal ini menjadi permasalahan serius yang merugikan banyak pihak, terutama kelompok yang seharusnya menjadi prioritas penerima subsidi seperti nelayan dan masyarakat kecil.
Hingga berita ini ditulis, pihak SPBU Desa Namang belum memberikan klarifikasi resmi terkait aktivitas pengeritan yang dilakukan secara terang-terangan di SPBU tersebut. Ketika tim Journal mencoba meminta keterangan dari pengelola SPBU, manajer operasionalnya tidak ada di tempat.
Fenomena pengeritan BBM subsidi ini menunjukkan adanya kelemahan pengawasan di tingkat operasional SPBU. Publik berharap adanya tindakan tegas dari aparat berwenang untuk menghentikan praktik ilegal ini. Selain itu, pemerintah perlu memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat menikmatinya.
Permasalahan ini menjadi pengingat penting akan perlunya pengawasan lebih ketat di setiap jalur distribusi BBM subsidi, agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat luas. Keberpihakan pada masyarakat kecil, terutama nelayan, harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan subsidi BBM.
(TIM JOURNAL)
